Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional Dalam Rangka Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Spasial

Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc., Ph.D.

Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas

 

LATAR BELAKANG PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PENTINGNYA DATA SPASIAL:

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan haruslah direncanakan berdasarkan data (spasial dan non spasial) dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
  • UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi, termasuk data dan informasi spasial, dan Pemerintah Daerah harus membangun sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial haruslah diintegrasikan ke dalam –dan menjadi bagian- kerangka perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan. Dalam kaitan ini, terdapat 33 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota yang harus mengintegrasikan rencana tata ruangnya ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya masing-masing.

--> Ketiga amanat Undang-Undang tersebut menunjukkan pentingnya data spasial dalam proses perencanaan pembangunan.

 

PENTINGNYA IDSN :

  • Hampir semua lembaga pusat/daerah memahami pentingnya data geografis. Namun pengadaannya sangat mahal dan memakan waktu.
  • Beberapa lembaga rela mengeluarkan biaya dan sumber daya yang tidak kecil, namun kurangnya komunikasi dan koordinasi mengakibatkan data-data yang yang dihasilkan duplikatif.
  • Lembaga yang kurang memiliki sumber daya memilih untuk menjalankan aktivitasnya tanpa dukungan data.
  • Dalam penyelesaian permasalahan yang membutuhkan data lintas yuridiksi dan lintas sektoral, sulit untuk memperoleh data yang lengkap atau sulit menggabungkan data yang ada.
  • Diperlukan suatu kerangka kerja (framework) dalam bentuk Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) untuk memfasilitasi pengadaan data spasial dan pemanfaatannya, untuk menekan biaya operasional, serta untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas perumusan kebijakan.

 

PERAN DATA SPASIAL SEBAGAI BASIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

  • Selain merupakan proses politik, teknokratik, dan partisipatif, perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah memerlukan pula  proses komunikasi intensif, koordinasi, dan sinergi yang saling menguntungkan.
  • Tuntutan akan kualitas produk perencanaan pembangunan yang muncul pada saat ini mencakup antara lain :

(1)      perencanaan spasial yang terintegrasi;

(2)      pendekatan holistik (menyeluruh), berupa integrasi pembangunan ekonomi dan sosial;

(3)      terwadahinya interaksi lokal dengan global;

(4)      teridentifikasinya kegiatan berdasarkan konsensus bersama antara institusi publik dan swasta;

(5)      terkaitnya perencanaan dengan investasi swasta/masyarakat.

  • Terkait dengan perencanaan spasial, data spasial yang diperlukan meliputi data geografis dasar serta data tematik yang umum dipakai dan sering dibutuhkan, sebagai berikut:

(1)   Data dasar, antara lain geodesi (batuan), citra satelit, elevasi (ketinggian dan kemiringan), transportasi, hidrografi (sumber daya air), kadastral (peta kepemilikan tanah), dan unit wilayah administratif.

(2)   Data tematik, antara lain tema-tema pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pengairan, perhubungan, sumberdaya mineral dan energi, pertanahan, sosial-ekonomi,dan sejenisnya.

  • Perencanaan pembangunan daerah:
    • merencanakan upaya mobilisasi sumber daya yang ada untuk menghasilkan barang, jasa, dan pertambahan nilai, bagi kesejahteraan masyarakat.
    • Pengembangan daerah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.
    • Pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang.
    • Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronkan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.
    • Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan landasan kebijakan pengembangan wilayah sebagai pedoman pembangunan ekonomi daerah.
    • Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
    • UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

(1)      terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

(2)      terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

(3)      terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

  • RTRW merupakan muara dari rencana Pembangunan Daerah
  • Rencana Tata Ruang Wilayah yang baik harus mampu :

(1)      Menampilkan secara spasial koordinasi mobilasi input :

                             a.  Manusia dengan segala aspek sosialnya

                             b.  Sumber Daya Alam

                             c.   Pendanaan
                             d.  Infrastruktur Fisik
                             e.  Aturan (kebijakan publik, politik dan hukum)

        (2)      Mengakomodir secara optimal semua kepentingan yang ada :

                             a.    Kepentingan Komersial (Individu, Korporasi)

                             b.    Kepentingan Publik terutama Pelayanan Dasar 

                             c.    Lingkungan Hidup bagi aspek keberlanjutannya

 

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIALNASIONAL (IDSN)

  • Bencana alam (tsunami, banjir, dll), kecelakaan industrial (semburan lumpur Sidoarjo, dll), krisis lingkungan (Teluk Buyat, dll), dan ancaman terhadap keamanan dalam negeri (terorisme) menuntut respon cepat dan tepat dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang cost effective dan efisien à pentingnya ketersediaan data geospasial yang akurat dan mutakhir.
  • Sistem Informasi Geografis (SIG) memungkinkan analisis kewilayahan yang dapat meningkatkan kualitas hasil perencanaan. SIG perlu dilengkapi dengan data digital yang berkualitas dan kompatibel. Namun terdapat permasalahan antara lain :

(1)      Biaya untuk menghasilkan data tersebut sangat besar, namun investasi tersebut seringkali tidak termanfaatkan optimal;

(2)      Banyak kegiatan pengumpulan data tumpang tindih;

(3)      Sistem dokumentasi yang tidak baik, dan dalam format yang tidak kompatibel satu dengan lainnya.

  • PERPRES NO. 85 TAHUN 2007 tentang JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL yang ditandatangani pada 3 Agustus 2007 diharapkan dapat menjawab TANTANGAN AKTUAL à Kebijakan cost effective dan efisien.
  • Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna melalui sarana internet dan sarana lainnya (Pasal 1, Butir 1 Pepres No. 85/2007)
  • Pelaksanaan Perpres ini diharapkan akan mendorong sharing pemanfaatan data geospasial di berbagai tingkatan pemerintahan, organisasi-organisasi swasta dan nirlaba, dan lembaga akademis.
  • Pelaksanaan IDSN akan mengintegrasikan seluruh komponen seperti kebijakan, pengorganisasian, data, teknologi, mekanisme, sistem keuangan, dan sumberdaya manusia yang diperlukan yang terkait dengan data spasial (pusat maupun daerah).
  • Pelaksanaan IDSN yang efektif memerlukan koordinasi yang baik di antara lembaga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, lembaga akademik, dan lembaga-lembaga statistik serta pengumpul data lainnya.
  • Dalam RPJM 2010-2014, upaya pengembangan data dan informasi spasial dituangkan ke dalam strategi pengembangan data dan informasi spasial, sebagai berikut :

(1)      Strategi dalam meningkatkan koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional:

                   a.  menyusun strategi nasional bidang survei dan pemetaan;
                   b.  menyusun kerangka peraturan perundang-undangan tentang kegiatan survei dan pemetaan;
                   c.  membangun kelembagaan survei dan pemetaan di semua instansi pemerintah dan swasta;
                   d.  menyusun standar, prosedur, dan manual bidang survei dan pemetaan nasional.

(2)      Strategi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial :

            a.      memprioritaskan kegiatan survei dan pemetaan nasional baik di darat maupun di laut pada wilayah nasional berikut :

▪       Wilayah nasional dengan nilai strategis keamanan dan pertahanan tinggi;

▪       Wilayah nasional yang terkena bencana nasional yang mengakibatkan perubahan rona muka bumi secara massive;

▪       Wilayah nasional yang belum tercakup kegiatan survei dan pemetaan;

▪       Wilayah dengan potensi kegiatan ekonomi tinggi;

▪       Wilayah dengan kegiatan ekonomi tinggi dengan data dan informasi tersedia dengan kualitas rendah terutama sebagai akibat jangka waktu valid data dan informasi telah terlampaui (20 tahun untuk data dasar dan 5 tahun untuk data tematik);

            b.      melakukan validasi (geometrik dan seamless) pada data digital yang ada;

            c.      melakukan produksi peta garis dalam format digital dengan mengolah data mentah yang ada.

(3)      Strategi dalam meningkatkan akses data dan informasi :

             a.  membangun jaringan JDSN hingga mencakup seluruh instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, instansi swasta, serta universitas negeri;
             b.  membangun organisasi pendukung pada setiap instansi yang tergabung dalam JDSN;
             c.  menyusun dan melakukan evaluasi berkala atas standar teknis dan klasifikasi data informasi spasial.

(4)      Strategi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang survei dan pemetaan belum mencukupi :

             a.  mengembangkan lembaga pelatihan nasional bidang survei dan pemetaan nasional;
             b.  menyusun kurikulum dan silabus nasional bagi pelatihan survei dan pemetaan.

 

KERANGKA KERJA IDSN

  • BAPPENAS akan mengkoordinasikan pengembangan IDSN melalui kebijakan, prosedur, dan kemitraan untuk menciptakan kerangka kerja (framework) sistem data geospasial yang meliputi data dasar yang signifikan dibutuhkan pengguna berbagai kalangan untuk keperluan perencanaan pembangunan.
  • BAKOSURTANAL akan mengkoordinasikan pengembangan IDSN dalam dua kegiatan utama, yaitu:

(1)      Pengembangan Clearinghouse Data Geospasial Nasional yang akan menghubungkan lembaga-lembaga penghasil dan pengguna data dengan suatu jaringan elektronik berbasis internet;

(2)      Standarisasi dokumentasi, koleksi, dan pertukaran data sehingga data dapat di-share lintas lembaga dan wilayah melalui platform perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda.

  • Kerangka kerja (framework) IDSN memiliki tiga bagian, yaitu :

(1)      Data;

(2)      Prosedur dan teknologi untuk membangun dan memanfaatkan data;

(3)      Hubungan kelembagaan yang mendukung.

  • Aspek-aspek teknis dalam kerangka kerja (framework) IDSN meliputi:

(1)      Feature-based data model;

(2)      Kode identifikasi fitur yang permanen dan unik;

(3)      Referensi data geodesi horisontal dan vertikal;

(4)      Integrasi data untuk unit-unit wilayah yang berdekatan dan overlap;

(5)      Meta data (data tentang data).

  • Aspek-aspek operasional dalam framework ini meliputi:

(1)      Pertukaran/transaksi data;

(2)      Akses ke data historis;

(3)      Penempatan kerangka data dari Pelayanan Geospasial Satu Atap  (Geospatial One Stop Services)

  • Di sisi kelembagaan, tatanan yang inovatif akan menjamin kerangka kerja (framework) yang handal dan berkelanjutan.
  • Inisiatif awal framework IDSN memberi gambaran bahwa fungsi-fungsi berikut sangat penting bagi keberhasilan framework :

-       Panduan pelaksanaan (menjelaskan visi dan arah pengembangan);

-       Pengembangan, pemeliharaan, dan integrasi data;

-       Koordinasi (memastikan organisasi-organisasi yang terlibat dapat berkontribusi dan saling bekerjasama);

-       Manajemen data (memastikan kehandalan data framework melalui mekanisme standarisasi, keamanan data, dan system recovery);

-       Akses data (mempermudah pengguna dalam memanfaatkan data);

-       Manajemen sumber daya (mengelola penerimaan dan pengeluaran, pengayaan sumber daya, dan dukungan logistik);

-       Pemantauan dan daya tanggap (mengukur kepuasan pengguna dan melakukan analisis pasar).

 

http://www.scribd.com/doc/49369830/DATA-SPASIAL